Rapat Paripurna DPRD Bantaeng, Legislatif Setujui Ranperda Perubahan

Rapat Paripurna DPRD Bantaeng, Legislatif Setujui Ranperda Perubahan

BANTAENG - Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng setujui Ranperda Perubahan APBD menjadi Perda.

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi dan Penetapan Persetujuan Bersama antara legislatif dan eksekutif. Rabu (30/9/2020)

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad dan dihadiri oleh Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para anggota Dewan yang terhormat, serta para Kepala SKPD lingkup Pemkab Bantaeng baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Seluruh fraksi pada kesempatan itu memberi sedikit catatan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah antisipasi dari semua stakeholder kepariwisataan atas kesiapan menerima wisatawan secara massif, khususnya di Hutan Pinus Rombeng. 

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi kinerja Bupati, Wabup dan jajaran eksekutif, dengan harapan agar Pemda memberlakukan pemetaan pendidikan, untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak sekolah.  

Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin dalam dalam sambutannya mengatakan bahwa persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD ini merupakan wujud kesepahaman dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Hal ini menunjukkan semakin solid dan harmonisnya hubungan kebersamaan dalam tataran teknokrat dan politik dalam rangka mewujudkan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Bantaeng, " ujar Bupati.  

Bupati juga menjelaskan bahwa muatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah penyesuaian-penyesuaian atas adanya perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Ada pula kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. 

"Sehingga mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan postur APBD untuk belanja yang diamanatkan dalam regulasi yang antara lain penanganan kesehatan masyarakat, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial, " jelas dia.(***)

Bantaeng
JOURNALIST.ID

JOURNALIST.ID

Previous Article

Satu Kampung Terisolir di Bantaeng Sudah...

Next Article

Pemkab Bantaeng Bakal Kembangkan Perkebunan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Nanang Suryana

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 134

Postingan Tahun ini: 134

Registered: Sep 22, 2020

Eko Prasetyo

Eko Prasetyo verified

Postingan Bulan ini: 68

Postingan Tahun ini: 68

Registered: Dec 22, 2020

Jamaluddin,S.Kom.,MM

Jamaluddin,S.Kom.,MM

Postingan Bulan ini: 62

Postingan Tahun ini: 62

Registered: Oct 28, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 57

Postingan Tahun ini: 57

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Amry Pasaribu

Terkonfirmasi, 331 Kasus Positif Covid-19 di Toraja Utara dan 16 Meninggal Dunia
Dua Pasien Positif Covid-19 di Luwu Timur Meninggal Dunia
Bupati Jeje wiradinata Klarifikasi Terkait Opini di Medsos bahwa Bupati Menantang Masyarakat
Kedok Permainan Dugaan Penipuan Oknum Karyawan PT. Equityworld Futures Cabang Manado Mulai Terkuak

Follow Us

Recommended Posts

Polri Solid, Dukung Listyo Sigit Pimpin Korps Bhayangkara
Manjakan Konsumen, Dirut PT Balai Lelang Pratama: Kini Ada 'Cari Mobil'
Dihadiri Pimpinan dan Pengurus, Golkar Bantaeng Gelar Rapat Konsolidasi 
Jelang Musda, Golkar Bantaeng Gelar Konsolidasi 8 Kecamatan
Pemerintah Diminta Tetapkan OPM Sebagai Teroris