Rapat Paripurna DPRD Bantaeng, Legislatif Setujui Ranperda Perubahan

Rapat Paripurna DPRD Bantaeng, Legislatif Setujui Ranperda Perubahan

BANTAENG - Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng setujui Ranperda Perubahan APBD menjadi Perda.

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi dan Penetapan Persetujuan Bersama antara legislatif dan eksekutif. Rabu (30/9/2020)

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad dan dihadiri oleh Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para anggota Dewan yang terhormat, serta para Kepala SKPD lingkup Pemkab Bantaeng baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Seluruh fraksi pada kesempatan itu memberi sedikit catatan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah antisipasi dari semua stakeholder kepariwisataan atas kesiapan menerima wisatawan secara massif, khususnya di Hutan Pinus Rombeng. 

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi kinerja Bupati, Wabup dan jajaran eksekutif, dengan harapan agar Pemda memberlakukan pemetaan pendidikan, untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak sekolah.  

Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin dalam dalam sambutannya mengatakan bahwa persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD ini merupakan wujud kesepahaman dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Hal ini menunjukkan semakin solid dan harmonisnya hubungan kebersamaan dalam tataran teknokrat dan politik dalam rangka mewujudkan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Bantaeng, " ujar Bupati.  

Bupati juga menjelaskan bahwa muatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah penyesuaian-penyesuaian atas adanya perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Ada pula kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. 

"Sehingga mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan postur APBD untuk belanja yang diamanatkan dalam regulasi yang antara lain penanganan kesehatan masyarakat, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial, " jelas dia.(***)

Bantaeng
Jannah

Jannah

Previous Article

Satu Kampung Terisolir di Bantaeng Sudah...

Next Article

Pemkab Bantaeng Bakal Kembangkan Perkebunan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 272

Postingan Tahun ini: 1304

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 233

Postingan Tahun ini: 1353

Registered: Sep 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 157

Postingan Tahun ini: 780

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 155

Postingan Tahun ini: 271

Registered: Apr 16, 2021

Profle

Widian.

Diduga Sebut Yorri Bukan Orang Toraja, Dakka: Apakah Tidak Ada Bahasa yang Santun
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda

Follow Us

Recommended Posts

Penyidik Kejagung RI Periksa 2 Mantan Pejabat PT. AMU Sebagai Saksi Dugaan Korupsi
Kejaksaan Agung RI Berhasil Memulangkan DPO Terpidana Adelin Lis
Adelin Lis Ditangkap, Ini Pendapat Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia
Terkait Adelin Lis, Ini Pendapat Guru Besar Hukum Internasional  Universitas Indonesia
Dugaan Korupsi pada PT.ASABRI,  Kejagung RI Kembali Periksa 4 Saksi